apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah. 9. apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah

Pada dasarnya metode yang digunakan dalam menggali sumber PAD memiliki kesamaan dengan metode yang dipakai pusat. 1. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejelasan sebagaimana dirumuskan dalam UU No 22 Tahun 1999 maupun UU No 32 Tahun 2004 itu tentu memiliki perbedaan yang mendasar dibanding dengan UU No. Berdasarkan pengertian dari PAD di atas, secara. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. Hal yang dimaksud adalah hubungan yang muncul akibat adanya kegiatan administrasi antara berbagai bagian negara serta antara negara dengan masyarakat di. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Menurut Bachtiar Arif dkk (2003) Akuntansi pemerintahan ini ialah kegiatan atau juga aktivitas pemberian jasa didalam menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah, dengan berdasar pada adnaya proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas suatu informasi keuangan dan juga pengikhtisaran suatu transaksi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum " yang berarti pusat. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan. Karena peraturan sesuai kondisi dan keadaan daerahnya maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. KOMPAS. Pengertian "kota" sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencakup pengertian "town" dan "city" dalam bahasa Inggris. Sementara nomos berarti "aturan atau undang-undang". Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi. Sehingga dari defenisi Keuangan Daerah dalam ketentuan. Pasal 105 UU No. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Salah satu capaian Kementerian Pendayagunaan. Daerah otonom. Salah satu materi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mengenai sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Ini Penjelasan Lengkap dan Jenisnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan cara: Melaksanakan sendiri; maksudnya adalah urusan pemerintah absolut ini dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. 36 Belanja. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah. Adanya masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mekanisme pengelolaannya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah No. RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Haris Soche. Menyelanggarakan otonomi yang seluas. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. Berdasarkan asas umum pemerintahan ini, yang menjadi urusan pemerintahan daerah salah satunya adalah dalam bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah yang meliputi Perda provinsi dan kabupaten / Kota. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan Undang-Undang No. disini gua bakalan share sesuai judul diatas, mungkin kalo ada yang kurang bakalan gua tambahin jadi. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. E. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah semua. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Apa manfaat dari pajak daerah terhadap retrebusi administrasi daerah 3. Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: a. Berikut beberapa contoh kebijakan publik secara umum: Penetapan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,parker dan lain-lain. Submit Search. Baca juga: Lembaga-lembaga. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Desentralisasi telah menciptakan dalam sebuah otonomi bagi pemerintah daerah. Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun pengertian otonomi daerah penting untuk diketahui agar masyarakat tahu bahwa setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga isinya tidak bisa perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. TENTANG SPBESPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Adapun prinsip pengelolaan finansial daerah sebagai berikut: 1. Pasar di Indonesia sangat beragam, mulai dari pasar yang buka hanya pada hari tertentu, pasar yang khusus. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang berdaulat dan merdeka dengan satu pemerintahan yang berpusat pada kekuasan dengan mengatur seluruh daerah. 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah Administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas atau wewenang pemerintahan umum di daerah tersebut; (arti) . Selain memiliki hak-haknya sendiri, berdasarkan UU No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, tahukah Grameds apa yang dimaksud dengan desa? Berikut adalah penjelasannya! Daftar Isi. Kewenangan lokal berskala Desa. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaan penghasilan antara PNS pusat dan PNS daerah ini menjadi hal yang terus dibicarakan oleh banyak pihak. Daerah otonom atau daerah yang biasa disebut sebagai Maura swatantra, adalah wilayah yang memiliki kekuasaan otonom. Open list system mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menetapkan dan memungut jenis pajak baru selain dari yang disebutkan oleh undang-undang bilamana diperlukan. Tugas dan fungsi BNPP yang dimaksud dalam perpres tersebut salah satunya adalah melaksanakan atau melakukan implementasi kebijakan. Artinya, ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta koordinasi ditingkat pemerintahan daerah antar lembaga-lembaga pemerntahan daerah terkait. 02129715823. 33 Tahun 2004). 1. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Sebuah desa di Johor, Malaysia. 1. APBD juga sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang berlaku satu tahun, yakni mulai dari. Sedangkan dampak negatif sentralisasi di bidang ekonomi yaitu daerah hanya dijadikan. V. Investasi Pemerintah Daerah 1. MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean bertujuan untuk pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat di daerah Asia Tenggara (ASEAN). ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. NOMOR 23 TAHUN 2014. Admin Media 5 Januari 2023. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Asas pemerintahan desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki. 1/RW. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Hukum Pemerintahan Daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur pemerintahan daerah. BLU terdapat di. Dana alokasi umum. Apa yang dimaksud dengan investasi pemerintah daerah? 2. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. PENDAHULUAN. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. JAKARTA – Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama De Javasche Bank N. Menurut Abad Badruzaman (2009;284) kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mecolok. Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari. 2. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pangkat Penata Muda masuk dalam golongan III-a. 7 PENGERTIAN PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Dari dua pengertian (perbandingan dan. 22. Di samping itu, juga membahas. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. Ilustrasi, uang rupiah. Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli: 1. Pemerintah Daerah : Pengertian, Definisi, Tujuan dan Fungsinya Lengkap. Otonomi Daerah. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. 6 2 Ateng Syafrudin,1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta,. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Materai. in Pendidikan Kewarganegaraan. Pemerintahan daerah juga diberikan kebebasan dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemda. Suara. Dalam pasal ini dijelaskan secara jelas mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia secara vertikal ini dimulai dari urutan kabupaten/kota, provinsi, hingga di pusat. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, dikenal adanya perbedaan istilah antara “pemerintah” dan “pemerintahan”. Dengan kata lain, pemerintah (pejabat) tidak bisa menunaikan fungsi dan tugas kewajibannya tanpa adanya administrasi negara. Menurut Undang-Undang No. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat. UMUM : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan. Adapun salah satu tugas DPRD dalam pemerintahan. Kekuasaan tertinggi atas urusan negara itu dipegang oleh pemerintah pusat tanpa ada pelimpahan wewenang ke pemerintahan di daerah. 2008. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. 12 Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Pengertian Pajak Negara dan Pajak Pemerintah. PEMBAHASAN 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. Memimpin. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya! C. Keterbukaan berarti semua proses yang berjalan harus transparan atau semua pihak mengetahui. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi ada pada negara. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milikPembagian tersebut adalah seperti yang dijelaskan pada UU Pasal 18 Ayat 1 UUD. Pengertian NKRI. Pengertian Tugas Pembantuan. PEMERINTAHAN DAERAH. Hadjon dalam tulisannya berjudul Tentang Wewenang mengemukakan “Kalau kita kaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi serta kekhasan daerah masing-masing. 41 Tahun 2007. " Sementara UUD 1945 sudah mengalami empat kali amendemen, Pasal 22 yang mengatur Perppu ini tidak pernah mengalami perubahan. Dalam hal ini, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki tugas untuk membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat untuk membuat. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Istilah good dan clean governance merupakan wacana baru dalam kosa kata ilmu politik. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memperluas. Kelebihan Sentralisasi. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang penuh pada urusan pemerintahan absolut. Pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan. Sejalan dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari pusat ke daerah melalui tercantum dalam Undang-Undang No. oleh : Irma Suryani Nasution. Menurut Sofian Effendi terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan. UU No. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba Empat mendeinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol politik. Baca juga: Aturan Pemerintah Indonesia mengenai Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri. 3. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja dinamakan pemerintahan dalam arti sempit. Apa Itu Pemerintahan Daerah? Pemerintahan daerah merupakan pengelola kekuasaan Negara yang berada di wilayah daerah, baik itu di Provinsi maupun Kota atau Kabupaten. Bukti transasksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada sistem pencatatan keuangan daerah meliputi: Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nota debet bank. Sedangkan, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian Good Governance – Sejak era reformasi hingga saat ini, tugas serta tanggung jawab pemerintah semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. Selain ruang lingkup, ada beberapa prinsip keuangan daerah yang perlu diterapkan. 29/09/2023, 21:00 WIB. Pangkat PNS Daerah awal sama dengan PNS pusat jika lulusan Sarjana S1. id- Sebuah negara akan ada jika ada sebuah pemerintahan yang memimpin dan mengatur kehidupan rakyatnya. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD sesuai atas desentralisasi. Pembiayaan Daerah. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana. Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian dari BUD, PPKD. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. Satu hal yangsangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu: 1. Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;. , Kec. Pemerintahan yang baik akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan. Penulis mencoba mengulas secara umum istilah LKPJ dan LKPD tersebut. BAB 1 KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Oleh: Elkana Goro Leba 1) Pendekatan dari Segi Bahasa Dari segi ini, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu “Perintah” yang artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 8 tahun 20 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik. “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH jakarta.